Sebab, pengelolaan pasar Pemerintah Kota Palembang melalui Dinas Pasar dinilai sudah tidak lagi sejalan dengan tuntutan kemajuan teknologi dan persaingan global, yang memerlukan pelayanan cepat dan transparan, serta tidak sejalan dengan perkembangan Kota Palembang sebagai sebuah kota metropolitan, menuntut pelayanan berkualitas tinggi di berbagai bidang dan persaingan bisnis yang ketat.

Untuk menjawab tantangan tersebut diatas Pemerintah Kota Palembang telah mendirikan Perusahaan Daerah Pasar Palembang Jaya dengan Status dan kedudukan hukumnya ditetapkan melalui Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 6 Tahun 2005.

Selanjutnya berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah Bagian Ketiga Perubahan Bentuk Hukum BUMD Pasal 114 ayat (1) , ayat (2), ayat (3).

Tindak lanjut dari hal diatas, bahwa terjadi perubahan bentuk hukum Perusahaan Daerah menjadi Perusahaan Umum Daerah Pasar Palembang Jaya melalui Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 1 Tahun 2021.

Dengan bergulirnya waktu, pasar terus berkembang. Pada mulanya pasar merupakan tempat bertemunya pedagang dan pembeli dan terjadinya transaksi langsung, namun dari waktu ke waktu dan tuntutan konsumen pasar yang terus berubah, maka pasar tidak hanya sekedar menjadi tempat bertemunya pedagang dan konsumen serta terjadi transaksi barang riil di pasar, akan tetapi pasar merupakan kesatuan usaha yang lengkap dan kompleks dimana kenyamanan dan kepuasan pelanggan yang menjadi tujuan utama.